(1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
(2) Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
(3) Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya.
(4) Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
(5) Pelaksanaan Pemilihan Umum.
(6) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
(7) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
(8) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
(9) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
(10) Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatan:
(a) Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).
(b) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).
(c) Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia
(a) Demokrasi liberal (1945-1959)
(b) Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
(c) Demokrasi Pancasila (1965-1998)
(d) Demokrasi dalam Era Reformasi (1998-sekarang)
Contoh penyimpangan demokrasi pada masa orde baru
1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
2. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil (PNS)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri/tidak independen karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman.
4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
5. Sistem kerpataian yang tidak otonomi dan berat sebelah.
6. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme di berbagai bidang.
7. Menteri-menteri dan gubernur diangka menjadi anggota MPR.
8. Organisasi sosial dipegang/dipangku oleh pejabat birokrasi.
Contoh pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Karena negara Indonesia terdapat berbagai agama dan suku, satu sama lain saling menghargai. Bahkan orang yang berasal dari daerah A mempelajari kebudayaan daerah B.
Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dilakukan pada masa...
pemilu.
Indonesia pernah menerapkan demokrasi parlementer pada tahun .... S.d. ....
1945-1959
Makna Kedaulatan
Kekuasaan tertinggi pada suatu Negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan Negara lain.
Sifat-sifat kedaulatan
1. Permanen, artinya kedaulatan tetap ada sepanjang Negara berdiri. Walaupun pemerintahan yang memegang kedaulatan/kekuasaan berganti tetapi kedaulatan tetap ada.
2. Absolut, artinya Negara tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari Negara tersebut.
3. Bulat, artinya hanya ada satu Negara meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam Negara tanpa ada kecualinya.
4. Asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
Ciri-ciri kedaulatan
1. Kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu negara.
2. Kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.
Kedaulatan yang pernah digunakan di Jepang pada jaman Kaisar Hirohito
Kedaulatan Tuhan
Tokoh penganut teori kedaulatan Tuhan
1. Agustinus
2. Thomas Aquinas
3. Marsilius
Ciri-ciri Negara yang menganut kedaulatan rakyat
1. Mempunyai lembaga perwakilan rakyat
2. Lembaga [erwakilan rakyat diangkat melalui pemilu
3. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
4. Adanya pengawasan/kontrol oleh DPR terhadap jalannya pemerintahan
5. Susunan keanggotaan majelis ditetapkan dengan UUD
Kedaulatan ke dalam
Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melalui lembaga negara tanpa campur tangan negara lain. Contoh => mengatur pajak, pe,ilu, pembangunan, dan sebagainya.
Tokoh teori Trias Politika
Montesquieu
Yang dimaksud kekuasaan federatif menurut John Locke
Kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dengan hubungannya bersama negara lain (hubungan luar negeri).
Yang dimaksud lembga legislatif
Lembaga negara yang bertugas membuat dan mengesahkan UU untuk menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini, badan Eksekutif terdiri dari: DPR, MPR.
Prinsip-prinsip pemerintahan presidensial
1. Pemisahan jabatan larena larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dengan menteri/kabinet.
2. Kontrol dan keseimbangan (check and balances) yaitu masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain.
Rakyat sebagai subjek pembangunam
Rakyat berperan aktif dalam pembangunan negara, sehingga bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai objek.
Demokrasi pancasila bersumber dari ....
Nilai-nilai luhur Pancasila
No comments:
Post a Comment